Published On: Kam, Mar 23rd, 2017

Taksi Online Sudah Ada Aturannya, Tidak Dalam Trayek

Sukabumi POS 

Mabes Polri menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Taksi Online, melalui video conference, tepatnya tanggal 21 Maret 2017, serta diikuti oleh Kapolri, Jenderal Polisi Drs. H.M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Menteri Perhubungan RI, Insinyur Budi Karya Sumadi, dan Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika) RI, Rudiantara beserta jajarannya.

                Video conference tersebut, diikuti oleh seluruh Polda dan Polres se Indonesia, termasuk Polres Sukabumi Kota. Hadir pada kesempatan tersebut, Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Rustam Mansur, S.Ik. beserta jajarannya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Abdul Rachman, A.TD. beserta jajarannya, Kepala Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) Kota Sukabumi, Drs. Gabril Sukarman, M.Pd., serta para tamu undangan lainnya.

                Dalam kesempatan tersebut, Kapolri, Jenderal Polisi Drs. H.M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. menjelaskan, Taksi Online sekarang sudah ada peraturannya, yakni revisi Permenhub (Peraturan Menteri Perhubungan) RI Nomor PM 32 Tahun 2016, tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, sekaligus disosialisasikan ke seluruh daerah di Indonesia, khususnya yang memiliki permasalahan Taksi Online, diantaranya daerah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Selatan.

                Sementara Gubernur Jawa Barat, Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si. menjelaskan, hadirnya Transportasi atau Taksi Online ini, merupakan kebutuhan publik dan perkembangannya jaman, yang tidak bisa di tawar lagi. Untuk itu, aspek keamanan dan keselamatan terhadap Transportasi atau Taksi Online ini,  harus menjadi bagian yang paling penting, salah satunya dengan melaksanakan KIR.

Terkait tarif Transportasi atau Taksi Online ini, harus ada pengaturan dan penetapan yang jelas dan transparan, supaya tidak ada pihak yang diuntungan dan tidak ada pihak yang dirugikan, termasuk masalah kuota, harus lebih diperhatikan. Sedangkan mengenai aplikasinya, harus dipegang dan dikelola oleh Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) RI, tidak memberikan aplikasi kepada perorangan.

                Dalam pada itu, Kapolda Jabar, Irjen Pol. Dr. Drs. H. Anton Charliyan, M.P.K.N. mengatakan, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan Taksi Online khususnya di Jawa Barat, saat ini sedang ditangani dan akan diatur, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Organda. Dikatakan pula, khusus untuk Taksi Online, di Jawa Barat akan diterapkan sistem barkode.(AMH/MAY)

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>