Published On: Ming, Jul 12th, 2015

SMPN SUKARAJA DIDUGA KORUPSI DANA PPDB 2015/2016

SUKABUMI, (Sukabumi Pos) – Oknum SMPN  Sukaraja diduga melakukan pungutan liar (pungli) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2015/2016. Menurut salah seorang calon wali murid dengan nada kecewa mengatakan kepada wartawan SP di kediamannya, Sabtu (11/7)

“Pungli yang dilakukan pihak sekolah itu secara terang-terangan mereka lakukan, besaran uang yang dipungut sebesar 2 juta rupiah per siswa, hal itu dilakukan dengan dalih uang bangku.” katanya.

“Dengan pungutan 2 juta itu  mengakibatkan banyak siswa yang  berprestasi dari kalangan miskin tidak  diterima, salah satu  diantaranya siswa yang berprestasi itu adalah anak kami,” menurutnya, masa anak kami  NEM nya 25 tidak diterima sementara yang NEM nya 18 bisa diterima,” ujarnya dengan nada kesal.

“Dengan perlakuan diskriminatif pihak sekolah tersebut, mengakibatkan anak kami tidak mau melanjutkan ke SMP yang lainnya dikarenakan trauma. Sebelumnya anak kami optimis akan di terima di SMP itu karena nilai rapot dan NEM nya bagus. Tapi, karena harus bayar 2 juta akhirnya pupus sudah harapan kami. Kami memang tidak bisa bayar uang 2 juta karena kondisi ekonomi kami hari ini kurang baik, apalagi yang sebentar lagi menghadapi lebaran.” tuturnya.

Dari pihak SMPN Sukaraja sendiri ketika di konfirmasi wartawan SP, Sabtu (11/7)  perihal pungutan itu, tidak satu pun guru yang mau memberikan keterangan. Bahkan beberapa diantaranya terkesan saling lempar pendapat dari guru satu ke guru yang lainnya. Ketika di tanya  keberadan Dra. Hj Himatul Aliyah selaku kepala sekolah SMPN Sukaraja, mereka pun bungkam. hanya saja wartawan SP sempat mendapatkan sedikit keterangan dari salah satu guru TIK di sekolah itu, menurut nya memang dari tahun-ketahun pun ada oknum backing-an pejabat setempat yang suka meminta uang bila penerimaan siswa baru kisaran antara 2 juta s/d 3 jutaan per siswa.

Di waktu yang bersamaan Nanan Surahman selaku direktur eksekutif bidang pendidikan LSM Team Operasional Penyelamatan Asset Negara ( TOPAN-RI)  Kota/Kab Sukabumi menanggapi hal Dugaan SMPN Sukaraja lakukan pungutan ke calon siswa dalam PPDB itu, menurutnya, Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) tahun anggaran 2015. Dalam Bab V Penggunaan Dana Bos di sebutkan, Dana Bos yang diterima oleh sekolah, dapat digunakan untuk membiayai salah satu kegiatan sekolah diantaranya: Kegiatan Dalam Rangka Penerimaan Peserta Didik Baru yang  meliputi; administrasi pendaftaran, penggandaan formulir dapodik, administrasi pendaftaran, pendaftaran ulang, biaya pemasukan, validasi, pemutakhiran data dan pengiriman data pokok pendidikan, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, penyusunan RKS/RKAS berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah, dan kegiatan lain yang terkait dengan penerimaan peserta didik baru.

Kalau lah kita melihat peraturan menteri Kemendikbud diatas, jelas kepala SMPN Sukaraja telah melakukan pelanggaran  ketentuan hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Sangat di sesalkan memang bila benar dilakukan pihak SMP, karena apakah dana Bos 1 tahun 1 juta untuk tiap-tiap siswa belum cukup, bila ada siswa 900 misalkan berarti bos yang di terima sekolah kisaran 900 juta per-tahun,

Kasus tentang pungli dan larangannya, bahkan ancaman pidananya, agar masyarakat Indonesia yang belum tahu menjadi tahu dan berani kepada pelaku, meskipun pelaku pejabat pemerintah yang kuat jaringannya, dan masyarakat harus paham bahwa hukum di Indonesia mengacu pada dasar hukum, bukti dan fakta,

Pidana untuk Pelaku Pungli/Korupsi Disekolah kerap kali di lakukan oleh oknum oknum Kadis/kepala sekolah  atau guru di sekolahan, hal ini dilakukan secara berjama’ah, artinya begini, oknum kasek telah memungut biaya kepada murid atau wali murid namun hasilnya mulai dari pelaku kepala sekolah, bendahara sekolah, kepala Dinas  kabupaten/ kota, bahkan kepala dinas pendik Provinsi semua mendapat bagian hasil pungli itu, pasalnya semua tahu kepsek lakukan pungli telah melanggar aturan tapi dibiarkan.

Sebagai dasar acuhan hukum yang di tetapkan oleh pemerintah  tentang pungli yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman paling singkat empat tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar,  melanggar peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang telah ditetapkan  tanggal 30 Desember 2011, mengeluarkan kebijakan larangan bagi SD dan SMP untuk melakukan pungutan biaya pendidikan. Di lain pihak, kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan telah menyalahgunakan jabatannya melanggar KUHP Pasal 333 dengan ancaman hukuman maksimal delapan tahun penjara.tegasnya

Nanan menambahkan, sebaiknya kasus ini kita serahkan kepihak kepolisian dan kejaksaan untuk dilakukan lidik. Karena logika nya sebagaimana info guru TIK SMPN Sukaraja tahun ini SMPN Sukaraja menerima siswa baru sebanyak 9 kelas dengan jumlah siswa 40 per kelasnya, jadi SMPN Sukaraja menerima Siswa baru 360 siswa, bila kita kalikan 2 juta X 360 Siswa maka dana terkumpul  720 juta, kalau memang SMPN Sukaraja melakukan pungli ,di kemanakan uang sebanyak itu. Kami meminta pihak kepolisian dan pihak kejaksaan segera menangani kasus dugan pungli ini. (Team)

About the Author

Displaying 10 Comments
Have Your Say
  1. Punteng kangen , Bisa saja Pihak sekolah melakukan pungutan akan tetapi bukan untuk mereka melainkan untuk pembangunan tingkat 2 masjid yang membutuhkan dana besar , dan pagi tidak semua siswa dipungut uang 2 jt trsbt . Hanya yang mau bersedekah Saja untuk membantu biaya pembangunan masjid .. Dan lagi Diem SMPN 1 Sukaraja diadakan Tes + Nem .. Mungkin Nem anak tadi 25 tapi tesnya ? ada test baca tulis al-quran ada test akademiknya juga .
    Trimakasih

  2. Putri Kathomdani berkata:

    Dear redaktur SP,

    Hanya ingin memberikan saran, lebih baik sebelum suatu berita di-publish, mohon dilakukan pengeditan dengan lebih seksama pada EYD-nya (Ejaan Yang Disempurnakan). Masih ada beberapa penempatan huruf besar dan tanda baca yang kurang tepat penempatanya pada beberapa kalimat, serta ada kata yang tidak sesuai dengan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Semoga berkenan. Terima kasih. Maju terus Sukabumi Pos untuk mencerdaskan warga Sukabumi pada khususnya.

  3. H. saeful berkata:

    Kita bantu aja yang gak keterima supaya bisa diterima tanpa harus bayar 2 juta..

  4. Rizki berkata:

    Aduhhh SMP Sukaraja Naon Tehh Korup Ning :v Tahh Etamahh Pak Ahmad Yani Biasa namahh Korupsi :p Hahahhahaha 😀

  5. ensa berkata:

    kenapa baru sekarang.. Perasaan dari dulu pas himbauan minimal sekolah 9 thn tidak ada pungutan. smp tersebut masih selalu ada pungutan. Lanjutkan kembali cari yang lainnya..

  6. hera berkata:

    saya tidak percaya begitu saja.harus cross check biar balanche.bisa2 pencemaran nama baik untuk sekolah.

  7. Taufik berkata:

    Kalau memang SMP Sukaraja memungut Uang Dari siswa Baru
    Dengan jumlah 2 juta persiswa
    Ajukan saja kepada pihak Yang berwajib Kami Atas nama orang tua murid / siswa Baru SMP sukaraja
    Tidak pernah merasa di pungut biaya

  8. a berkata:

    Kadieu-kadieu nambah kacrut eung smp tehh -_-

  9. Inta Rinjani berkata:

    Anak saya di terima di SMPN 1 tidak di pungut sepersenpun ,itu hanya gosip dan kekecewaan dari wali murid yg anaknya tidak di terima

  10. Egi Ginanjar berkata:

    keponakan saya sekolah d smpn sukaraja tidak di pungut itu mah cma gosip

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>