Serikat Pekerja Kabupaten Sukabumi Pertanyakan Rekomendasi Kenaikan UMK 2022

Serikat Pekerja Kabupaten Sukabumi Pertanyakan Rekomendasi Kenaikan UMK 2022
Foto dokumentasi redaksi

Sukalarang ( Sukabumi Pos ) – SPSI ( Serikat Pekerja Seluruh Indonesia )di kabupaten Sukabumi pertanyakan rekomendasi Bupati Sukabumi terkait kenaikan UMK ( Upah Minimum Kabupaten ) tahun 2022 dibatalkan. Padahal saat rapat SPSI dengan Bupati di Pelabuhanratu telah menetapkan kenaikan lima persen. Mereka menyesalkan kenapa saat pencabutan rekomendasi tidak melibatkan pihak SPSI.

“ Kami menyesalkan, kenapa saat mencabut atau membatalkan rekomendasi yang telah ditetapkan Bupati tidak menghadirkan dari pihak kami ( SPSI )” papar salah satu ketua SPSI yang tidak bersedia ditulis namanya ke Sukabumi Pos.

Masih menurut nya, serikat pekerja yang ada di kabupaten Sukabumi besok hari Jumat ( 3/12/2021)  akan mempertanyakan alasan pencabutan rekomendasi yang sudah disampaikan bupati.

“ Intinya, besok kami  seluruh serikat pekerja yang ada di kabupaten Sukabumi, utama nya dari SPSI akan meminta penjelasan alasan itu “ lanjut nya.

Hasil penelusuran Sukabumi Pos terkait pembatalan rekomendasi yang telah sampaikan Bupati terkait kenaikan UMK Kabupaten Sukabumi tahun 2022 sebesar lima persen tersebut,  terganjal karena Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil  tidak bersedia menandatangani.

Melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmadja mengatakan, penetapan ini tidak lepas dari beberapa dasar peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Selain itu, penetatapan UMK Didasari beberapa surat Menteri Ketenagakerjaan RI, kemudia rekomendasi besaran penyesuaian nilai upah minimum Kabupaten dan Kota yang ada Jawa Barat, termasuk berita acara Dewan Pengupahan. Dan hal itu lah yang mendasari keputusan yang dikeluarkan  Gubernur Jawa Barat.

Menurut Setiawan, Gubenur Ridwan kamil turut bersimpati dan empati terhadap UMK karena rumus-rumus di dalam perhitungan UMK ini didasari kepada Peraturan Pemerintah dan tidak diberikan ruang terhadap diskresi daerah menetapkan lebih dari itu.

“ Oleh karena itu, surat rekomendasi yang disampaikan oleh Bupati dan Walikota yang saat ini sudah seluruhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36,  kemudian Gubernur menetapkan hal tersebut “ jelas Setiawan.

Dikutip dari web resmi pemerintah daerah provinsi Jawa Barat, jabarprov.go.id Gubernur Jawa Barat telah menetapkan Kepurusan Gubernur Jawa Barat Nomor:561/Kep.732-Kesra 2021 Tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten dan Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Untuk UMK Kabupaten Sukabumi Rp. 3.125.444,72 dan Kota Sukabumi Rp. 2.562.434,01. Sementara UMK tertinggi Kabupaten Karawang dan terendah kabupaten Pangandaran. Sekalipun komposisi untuk ke dua kabupaten tersebut tidak mengalami perubahan.

 

Redaktur             : Rangga

Reporter              : Amuy Mulyadi