Published On: Rab, Agu 19th, 2015

RAKORNAS FHI TERKAIT HONORER K2

JAKARTA, (Sukabumi Pos),- Forum Honorer Indonesia (FHI) kembali mengadakan Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) dengan Audiensi ke Kemenpan RB, DPR RI, dan DPD RI, (10-12/8/2015) lalu. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Koordinator Wilayah (Korwil) FHI dari beberapa daerah, diantara: Sumatera Utara (Sumut), Sulawesi Selatan (Sulsel), Jawa Barat (Jabar), Jawa Timur (Jatim), Sumatera Selatan (Sumsel), Maluku, dan Provinsi lainnya di Indonesia. RAKORNASTerkait hasil Rakornas dan Audiensi, Koordinator Daerah (Korda) FHI Ko/Kab Sukabumi, Nanan Surahman, M.Pd. di damping  Ketua Dewan Pembina (FHI) Pusat Hasbi, S.Pd. MM. bertemu langsung dengan ketua MPR Djul Kifli Hasan beberapa waktu lalu. Nanan mengatakan,  bahwa FHI meminta pemerintah untuk segera membuat tahapan penyelesaian tenaga honorer khusus nya Eks-HK2 yang sampai hari ini belum terlihat langkah-langkah nyata dari pemerintah dalam mempersiapkan dan membuat payung hukum pengangkatan HK2 menjadi PNS. “FHI berharap Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) segera menindaklanjuti hasil Rapat dengar pendapat (RDP) dengan  panitia kerja (Panja) Honorer komisi II DPR RI pada pertengahan akhir April lalu. Dalam hal tersebut tercatat bahwa pemerintah telah sepakat menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat secara bertahap melalui seleksi administrasi bukan tes CAT sesuai kemampuan APBN /APBD mulai tahun 2016-2020 mendatang. Oleh karena itu, dalam waktu dekat FHI akan melayangkan surat kepada Kementerian terkait, ditembuskan ke Presiden untuk mendorong dan mengawal hasil Panja II DPR RI dengan pihak Pemerintah, agar tahapan dan proses penyelesaian tenaga honorer Eks-K2 dapat segera dibuatkan payung hukum nya.” Ungkap Nanan. Menindaklanjuti hal tersebut, FHI akan terus berupaya mendorong penyelesaian tenaga honorer  dengan kembali menjadwalkan Kunjungan ke Menpan/RB, Komisi II DPR RI, DPD RI sebagai bentuk komitmen dan keseriusan FHI dalam memperjuangkan seluruh tenaga honorer di Indonesia. Senada dengan Nanan, Leondopus, M.Si. selaku  Korda FHI Kota Siantar, Sumatra Utara menambahkan, bahwa FHI meminta seluruh Kepala Daerah yang belum membuatkan Surat Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM) yang mememenuhi syarat agar segera diproses untuk diusulkan pada pemerintah pusat sebagai salah satu syarat mutlak agar tenaga honorer yg diusulkan benar-benar Asli bukan bodong. Sementara itu, Ateng Miftahudin, MM. selaku Korda FHI Cirebon mengharapkan agar Pemerintah tidak menggunakan UU ASN dalam penyelesaian HK2, karena menurutnya HK2 bukanlah produk UU ASN, tapi produk PP 56 tahun 2012.(TEAM)    

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>