Published On: Rab, Mar 29th, 2017

Rakor Dapat Menghindari Penerimaan Gratifikasi dan Pungutan Liar

Sukabumi POS

Seperti ditandaskan Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., Program Nawa Cita atau Sembilan Program Prioritas Pemerintah Pusat, salah satunya menolak negara lemah, khususnya dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, serta bermartabat dan terpercaya. Penandasan Walikota Sukabumi tersebut, disampaikan saat memberi sambutan sekaligus membuka secara resmi Rakor (Rapat Koordinasi) Bantuan Hukum, Terkait Pengendalian Gratifikasi dan Pungutan Liar, bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, tepatnya tanggal 27 Maret 2017, di Hotel Anugrah Kota Sukabumi. Ditandaskan pula, Program Nawa Cita Pemerintah Pusat tersebut, sejalan dengan misi kedua Pemerintah Kota Sukabumi, yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, jujur, adil, professional, mendengar dan melayani masyarakat dengan ikhlas. Maksud dan tujuannya, untuk menciptakan organisasi pemerintah yang efektif dan efisien, melalui azas good governance, clean and strong government, mengembangkan sistem proses serta prosedur kerja yang jelas dan terukur, sesuai dengan kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, juga untuk mewujudkan pemerintahan yang mampu berjalan pada aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

                Selanjutnya ditandaskan, salah satu fokus pembenahan aparatur di daerah, diantaranya dengan melakukan pengendalian gratifikasi yang diterima oleh ASN (Aparatur Sipil Negara), melalui penerbitan Perwal (Peraturan Walikota) Sukabumi Nomor 21 Tahun 2016, tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, yang mewajibkan ASN untuk melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap, dan gratifikasi dalam kedinasan kepada UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi), paling lambat 7 hari sejak penerimaan gratifikasi. Disamping itu juga ditandaskan, Presiden RI melalui Perpres (Peraturan Presiden) RI Nomor 87 Tahun 2016, tentang Satgas Saber (Satuan Tugas Sapu Bersih) Pungli, telah menetapkan kebijakan untuk memerangi pungli yang saat ini berkembang. Dikatakannya, semangat pemberantasan pungli ini, memberikan harapan yang besar kepada masyarakat, untuk terbebas dari biaya tambahan dalam mengurus dokomen di luar biaya resmi. Namun hal tersebut, memunculkan berbagai kekhawatiran di kalangan aparat pemerintahan, dikarenakan belum adanya batasan yang jelas untuk kejahatan pungli, sementara sanksi yang akan diterima sangat berat.

                Kekhawatiran tersebut muncul, karena berkembangnya informasi melalui berbagai media massa, baik media cetak dan elektronik maupun media online, mengenai jenis-jenis pungutan yang selama ini dilakukan di lingkungan sekolah, dan dikategorikan sebagai pungutan liar, serta menimbulkan keragu-raguan dalam mengeluarkan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan keuangan. Untuk itu, Walikota Sukabumi mengharapkan, dengan dilaksanakannya Rakor ini, dapat memberikan pengetahuan, wawasan dan pemahaman kepada aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, khususnya di lingkungan pendidikan, kesehatan dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang memberikan pelayan publik kepada masyarakat secara lanngsung, agar senantiasa berupaya optimal menghindari penerimaan gratifikasi dan pungutan liar.

                Sementara Asisten Pemerintahan Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Andri Setiawan, M.M., selaku Ketua Panitia Penyelenggara menjelaskan, maksud dan tujuan dilaksanakannya Rakor ini, diantaranya untuk memberikan pengetahuan, wawasan dan pemahaman, kepada aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, khususnya di lingkungan pendidikan, kesehatan dan SKPD yang memberikan pelayan publik kepada masyarakat secara lanngsung, terkait isu-isu aktual yang strategis, yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan yang menjadi nara sumber dalam Rakor ini, diantaranya Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Inspektur Kota Sukabumi, dan Kasat Reskim Polres Sukabumi Kota. Sementara peserta yang mengikuti Rakor ini, terdiri dari para Camat, perwakilan SKPD yang memberikan pelayanan kepada warga masyarakat, Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pendidikan Kecamatan, Kepala SMP Negeri, Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Tipe D Pratama Gratis AL-Mulk Kota Sukabumi, dan Kepala Puskesmas se Kota Sukabumi.(AMH/MAY)

 

 

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>