Published On: Sab, Mar 25th, 2017

Bantuan Non Tunai Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Sukabumi POS

Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd. menegaskan, Sosialisasi dan Penyerahan Bantuan Sosial Non Tunai, di Kota Sukabumi pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan lancAr. Hal ini berkat kesungguhan dan kerja keras semua pihak, yakni Pemerintah Kota Sukabumi, Dinsos (Dinas Sosial) Kota Sukabumi, TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Kota Sukabumi, BNI (Bank Negara Indonesia) 46 KCU (Kantor Cabang Utama) Sukabumi, para TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), dan para Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) se Kota Sukabumi.

                Untuk itu, Wakil Walikota Sukabumi atas nama Kepala Daerah, pemerintah dan warga masyarakat Kota Sukabumi, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggnya kepada semua pihak, atas kesungguhan dan kerja kerasnya dalam melakukan Sosialisasi dan Penyerahan Bantuan Sosial Non Tunai di Kota Sukabumi, sehingga program tersebut, di Kota Sukabumi pada umumnya dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai harapan semua pihak, baik pemerintah maupun warga masyarakat.

                Penegasan Wakil Walikota Sukabumi tersebut, disampaikan usai menghadiri Rakor (Rapat Koordinasi) dan Evaluasi Penyerahan Bantuan Non Tunai di Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Kemensos (Kementerian Sosial) RI, tepatnya tanggal 21 Maret 2017, di Hotel Panghegar Bandung. Wakil Walikota Sukabumi mengharapkan, dengan dilaksanakannya Rakor dan Evaluasi Penyerahan Bantuan Non Tunai ini, dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat, khususnya di Kota Sukabumi.

                Sementara Dirjen (Direktur Jenderal) PFM (Penanganan Fakir Miskin) Kemensos RI, Andi Z.A. menandaskan, koordinasi antar Kepala Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemensos RI sangat penting, karena tidak hanya pertemuan dan tatap muka secara langsung saja, akan tetapi juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, khususnya dalam melakukan Penyerahan Bantuan Non Tunai kepada warga masyarakat.

                Ditandaskan pula, untuk menangani permasalahan kemiskinan di Indonesia, pada tahun 2010 yang lalu, pemerintah telah membentuk TKPKD di Tingkat Provinsi serta di Tingkat Kabupaten dan Kota. Namun dalam perjalanannya, dalam kurun waktu 7 tahun setelah dibentuk, masih terdapat beberapa hal yang dinilai perlu dievaluasi, untuk mencapai tujuan yang ideal dari pembentukan tim tersebut. Selain itu juga ditandaskan, pemahaman pihak-pihak terkait tentang TKPKD ini, menjadi salah satu PR (Pekerjaan Rumah) yang tidak bisa dikesampingkan. Sebab hingga saat ini, masih ada pihak-pihak yang dinilai belum memahami sepenuhnya terhadap program tersebut.(AMH/MAY)

 

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>