Akhirnya MK Perintahkan DPRRI dan Pemerintah Hentikan UUD Cipta Kerja

Akhirnya MK Perintahkan DPRRI dan Pemerintah Hentikan UUD Cipta Kerja
Foto ilustrasi milik salah anggota SPSI di Sukabumi

Jakarta ( Sukabumi Pos ) – Meski empat hakim Mahkamah Konstitusi ( MK) berbeda pendapat ( dissenting opinion ) namun akhirnya, mahkamah konstitusi memutuskan sekaligus memerintahkan DPRRI ( Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ) dan Pemerintah Republik Indonesia untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta kerja nomor 11 Tahun 2020. Mengingat undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Melalui kanal you tube Mahkamah Konstitusi, ketua MK Anwar menyatakan amar putusan, bahwa, Majelis Hakim MK menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kamis, 25/11/2021.

"Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan'," kata Ketua MK Anwar Usman.

Masih menurut  Anwar Usman, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk undang-undang, ya itu pemerintah dengan DPRRI, melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut.

Apabila dalam periode tersebut para pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen dan semua UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali.

"Dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan (UU Cipta Kerja ) undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali," ucap Anwar Usman.

Selain itu, pemerintah juga dilarang membuat peraturan pelaksana baru turunan dari Undang-Undang  Cipta Kerja selama dua tahun ke depan.

"Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," ucap Anwar.

Ada pun empat hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam putusan gugatan UU Cipta Kerja adalah Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P Foekh, dan Manahan MP Sitompul.

Mereka berpendapat pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan asas-asas pembentukan perundangan-undangan dan menyebut metode Omnibus Law sangat dibutuhkan karena jika tidak menggunakan metode ini, ada 78 undang-undang yang harus dibuat.

Menanggapi amar putusan Mahkamah Konstitusi itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memperbaiki Undang-Undang  Cipta Kerja setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan undang-undang itu bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

"Setelah mengikuti sidang MK, pemerintah menghormati dan mematuhi putusan daripada MK serta akan melaksanakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK yang dimaksud dan menyiapkan perbaikan undang-undang sesuai arahan Mahkamah Konstitusi" kata Airlangga dalam konferensi pers.

 

Redaktur         : Rangga

Reporter          : Andrie