Published On: Sel, Jan 26th, 2016

Masyrakat Desak Pemerintah, KPK, Kejaksaan Turun Tangan Dugaan Korupsi ADD

SUKABUMI- Dengan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan sejumlah RW di wilayah Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.Pencatutan tandatangan yang diduga untuk kepentingan laporan Lpj ADD tahap 1 dan 2 tahun 2015 oleh Kepala Desa Pamuruyan berbuntut panjang. Mediasi antar BPD, RW, dan juga para tokoh masyarakat sudah beberapa kali di gelar di kantor desa. Namun, mediasi tersebut tidak menemukan solusi. Pasalnya setiap mediasi yang difasilitasi sekmat waktu lalu Kepala Desa Pamuruyan ES selalu mangkir dari undangan mediasi yang di adakan BPD bersama tokoh masyarakat.

Mencuatnya praktek dugaan korupsi ini mendapatkan kecaman dari beberapa elemen Masyarakat. Sementra itu Tokoh pemuda Pamuruyan Marwan Hamdani Meminta kepada KPK dan kejaksaan untuk segera turun tangan mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang di lakukan Kades Pamuruyan. Marwan mendesak Pemerintah Bupati Sukabumi melalui Camat untuk memberi ketegasan dan segera Menonaktif kan Kades yang Bersangkutan agar proses hukumnya bisa berjalan dgn baik.

“Ini sudah terbukti adanya praktek korupsi dengan memalsukan tanda tangan beberapa RW untuk kepentingan LPJ ADD yang kades buat dan itu terbukti bodong tidak terserap kepada pembangunan desa,”ujarnya.

Marwan menambahkan, Kami sebagai tokoh pemuda lainnya mempertanyakan kenapa di tingkat kecamatan sampai bisa meloloskan LPJ bodong tersebut, harusnya ada kroscek atau uji petik terlebih dulu kelapangan. Apa benar penyaluran ADD terserap dengan baik apa tidak.

“Kami merasa pengawasan pihak Camat  tidak respek dengan adanya dugaan praktek korupsi dari alokasi ADD 2015,Sejauh mana pengawasan dan pembinaan dari kecamatan cibadak terhadap desa pamuruyan saya anggap tidak pernah ada,”ungkapnya.

Sementra itu Camat Cibadak Abdul Rifai menjelaskan, pihaknya saat ini belum menerima laporan terkait adanya dugaan praktek korupsi penyelewengan alokasi add yang di lakukan Kades Pamuruyan, apalagi sampai melakukan pemalsuan tandatangan RW untuk laporan Lpj Add tahap 1 dan 2.2015. “Saya sampai saat ini belum mendapatkan laporan dari Sekmat hasil mediasi saat itu. Dalam hal ini saya akan memanggil kepala desa terlebih dahulu untuk mempertanyakan kebenaranya,”kepada Sukabumi Pos, kemarin (25/01).

Ia mengaku, tidak bisa mengambil kesimpulan sebelah pihak,pihaknya berjanji akan mencari solusi terbaik untuk kepantungan semua masyrakat pamuruyan. Ia berharap ini bisa di selesaikan dengan komunikasi yang terjalin dengan baik antara BPD, Ketua RW/RT juga Tokoh masyrakat Desa Pamuruyan.

“Saya tidak bisa berkomenar terlalu jauh terkait dugaan ini,kita coba untuk mencari solusi terbaiknya,”pungkasnya.

Sementara itu ketika dimintai tanggapannya terkait adanya dugaan Lpj ADD fiktif yang di lakukan Kades Pamuruyan Sekertaris Derah Kabupaten Sukabumi Iyos Somantri menjelaskan, Pihaknya akan mengintruksikan timnya yang berkompeten untuk menelusuri kebenaran dugaan ini. Bila terbukti tentunya Pemerintah harus menyikapi laporan ini dan harus di tindak tegas,jangan sampai terjadi ladang pemanfaatan pihak pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Saya menyayangkan bila itu terbukti dari segi adminstrasi laporan Lpj yang di salah gunakan. Saya berharap semuanya bisa diselesaikan sesuai aturan yang ada.”pungkasnya

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>