Published On: Sel, Des 22nd, 2015

HARI IBU DIMATA GMNI

Oleh: Wasanti

(Presidium Komite Pergerakan Sarinah)

Hari ibu merupakan tonggak sejarah pergerakan pertama perempuan di Indonesia pada abad ke 19. Kongres pertama perempuan di Indonesia yang diadakan di Jogjakarta pada tanggal 22-23 Desember 1928 ini mempunyai semangat atau roh perjuangan untuk kemerdekaan bangsa indonesia. Sejarah mencatat bahwa perempuan di Indonesia mempunyai peranan yang vital dalam perjuangan bangsa seperti banyaknya tokoh-tokoh perempuan yang telah di lahirkan oleh bangsa Indonesia.

Melihat dari semangat yang dibangun pada kongres pertama perempuan di Indonesia seharusnya hari ini kaum perempuan bisa melepaskan diri dari belenggu sistem kapitalisme, tetapi hari ini perempuan Indonesia belum bisa mencapai kemerdekaanya dikarenakan masih kurangnnya kesadaran yang dibangun untuk bangkit dan melawan sistem yang kapitalistik bahkan masih banyaknya masyarakat yang menganggap hari ibu merupakan hari pembebasan perempuan dari peran-peran domestikanya di dalam keluarga merupakan bagian dari  terdistorsinya generasi muda yang tidak melek akan sejarah.

87 tahun kongres pertama perempuan berlangsung tetapi sampai hari ini perempuan belum mendapatkan peranannya yang layak. Masih banyaknya produk UU yang seharusnya melindungi kaum perempuan tetapi tidak menyentuh sampai  kepada level kebutuhan permpuan. Misalnya dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dimana dalam pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa usia perkawinan minimal bagi perempuan yaitu usia 16 tahun sedangkan bagi laki-laki yaitu usia 19 tahun. Dimana kita ketahui bersama di usia 16 tahun itu adalah usia yang produktif bagi perempuan untuk menempuh pendidikan formal. Ini merupakan bentuk tidak pronya pemerintah terhadap kaum perempuan dan tidak mencerminkan negara hukum pancasila. Selain itu negara juga seharusnya membuat payung hukum untuk melindungi para buruh migran perempuan yang ada di luar negeri dimana buruh migran merupakan penyumbang devisa terbesar untuk negara ini. Pada tahun 2012  berdasarkan data dari ILO ada sekitar 3,4 Juta pekerja migran yang tersebar di beberapa negara kebanyakan berprofesi sebagai pembantu rumah tangga. Ini menjadi penting sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap hak hidup warganya. Adanya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja di Luar Negeri (RUU PPILN) ini belum mengatur tentang perlindungan dari penipuan, eksploitasi, dan kekerasan seksual, penempatan, penampungan yang tak manusiawi, ketidakjelasan waktu penempatan, dan jerat hutang bagi pekerja yang batal berangkat. RUU PPILN ini juga minim perlindungan atas hak-hak pekerja migran jika berhadapan dengan hukum di negara tujuan.

Untuk itu maka Presidium Komite pergerakan Sarinah GMNI memandang perlu adanya regulasi Perundang-undangan di Indonesia yang melindungi perempuan yang berkesusuaian dengan negara hukum pancasila yang membentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>